Undang-Undang Minerba terbaru yang pemerintah Indonesia terbitkan 2020 merupakan langkah perubahan teranyar yang berdampak pada regulasi pertambangan. Perombakan kebijakan maupun aturan di dalamnya pun dipengaruhi berbagai aspek. Antara lain kondisi ekonomi, sosial, politik, maupun hukum yang terjadi di lingkup nasional sampai global.

Dengan mengetahui pertimbangan pula Anda dapat mengaplikasikan pasal-pasalnya sesuai kebutuhan. Entah untuk kepentingan usaha di industri pertambangan maupun penyelesaian kasus hukum bersama lawyer Surabaya berpengalaman.

Pertimbangan UU Minerba terbaru

Undang-undang 3/2020 atau UU Minerba terbaru merupakan pengganti Undang-undang 4/2009. Pembentukannya pun dipengaruhi unsur sosiologis, filosofis, serta yuridis yang meliputi:

1. Peran minerba bagi masyarakat Indonesia

Mineral serta batu bara yang ditemukan di wilayah NKRI merupakan sumber daya yang tak bisa diperbarukan. Kekayaan alam ini dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan punya peran penting bagi masyarakat Tanah Air. 

Hal ini disebabkan minerba dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang di bawah naungan negara. Dengan begitu, pembangunan nasional dapat ditunjang secara maksimal dan berkelanjutan supaya rakyat lebih makmur serta sejahtera.

2. Kendala dalam kegiatan usaha pertambangan

Kegiatan-kegiatan usaha yang berlangsung di industri pertambangan mempunyai fungsi-fungsi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Begitu pula pembangunan daerah yang pelaksanaannya tak jarang terkendala kewenangan di antara pemerintah-pemerintah bersangkutan.

Tak sampai di situ, kendala tak jarang terjadi pada pengolahan data, penerapan pengawasan maupun sanksi, hingga penyampaian informasi. Akibatnya, penyelenggaraan dinilai kurang efektif serta belum memberikan nilai-nilai tambah optimal.

3. Pengembangan solusi dari UU sebelumnya

Pada Undang-undang 4/2009, aturan yang ditetapkan masih dianggap belum menjawab semua permasalahan yang dihadapi. Beberapa pasalnya pun dianggap belum menunjang pengembangan serta memenuhi keperluan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan.

Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan lewat penerapan Undang-undang 3/2020 diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih efisien, efektif, maupun komprehensif. Dengan demikian, tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba dapat lebih adil.

Poin-poin di atas lantas dijadikan pertimbangan dalam penetapan undang-undang baru yang telah pemerintah sahkan pada Juni 2020. Aturan ini pun memuat dua pasal dalam angka Romawi. Antara lain mencakup 124 perubahan terhadap undang-undang sebelumnya yang meliputi perubahan, penambahan, serta penghapusan pasal maupun bab. 

Penerapan UU pertambangan di Indonesia

Dalam perancangannya, Undang-undang 3/2020 sempat mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Sebagian diantaranya disebabkan aturan yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, lingkungan juga terancam makin tercemar akibat pemantauan yang kurang optimal.

Namun, karena belum ada perubahan lain, orang-orang yang akan mengembangkan usaha atau kegiatan di industri pertambangan hanya bisa berpatokan pada UU tersebut. Termasuk pengacara Surabaya yang perlu menjadikannya dasar hukum dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu.

Untuk itu pula strategi pengelolaan pertambangan perlu dirancang semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya risiko lebih besar. Misalnya saja memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence hingga robot yang dilatih untuk mengerjakan beberapa tugas manusia.

Pemakaian teknologi yang tepat dapat membantu pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan minerba. Apalagi sumber daya tak terbarukan ini termasuk sumber pendapatan terbesar untuk skala nasional. Tak menutup kemungkinan pula pemerintah dapat melakukan perombakan terhadap Undang-undang Minerba terbaru apabila mereka menemukan kendala yang dianggap merugikan. Untuk info mengenai undang-undang atau bantuan hukum yang lain, mengunjungi Pengacara German Panjaitan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl.Embong Malang No. 1-5 Surabaya, Pakuwon Center  floor 23.  Pos 60261, Telp. 081231487845 dapat menjadi pilihan.

Strategi pengoptimalan kegiatan pertambangan

Potensi pengembangan pertambangan di Indonesia sangat besar, tetapi perhatian pengelolaan industri ini masih berpusat di satu pulau. Padahal, Anda dapat memperluasnya ke pulau-pulau lain. Di antaranya Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, sampai Maluku.

Sebagian besar pihak yang menanganinya pun masih datang dari pihak swasta, bahkan perusahaan asing. Namun, sebelum melakukan kegiatan tambang, mereka harus mengajukan izin terlebih dulu kepada pihak yang memegang wewenang. Tujuannya adalah memastikan proses pengelolaan yang nanti berlangsung tak bakal memberikan dampak yang membahayakan lingkungan.

Selain itu, melalui kementerian-kementerian yang bertanggungjawab atas sektor pertambangan, pemerintah merancang strategi-strategi berikut untuk pengoptimalannya:

1. Menciptakan iklim yang kondusif

Iklim dalam hal ini merupakan kegiatan investasi yang akan menunjang pengelolaan minerba. Dengan begitu, pemerintah pun lebih mudah dalam mengembangkan karakteristik pada kegiatan-kegiatan pertambangan. Salah satunya adalah menjamin para pelaku usaha serta menyediakan berbagai unit untuk menghasilkan aktivitas yang berkelanjutan.

2. Menerapkan kaidah-kaidah yang tepat

Salah satu faktor yang dapat menjaga kelancaran kegiatan usaha di industri pertambangan adalah penerapan kaidah yang tepat. Orang-orang yang berkecimpung dalam sektor ini pun perlu menjaga aspek ini supaya tetap berada di jalur yang tepat. Untuk itu, Anda yang bekerja di perusahaan dengan basis tambang minerba harus bisa mematuhi semua aturannya.

3. Menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi

Seperti yang disinggung, industri pertambangan menjadi salah satu sumber penunjang ekonomi negara. Maka sudah sepatutnya pihak-pihak yang menggerakkan sektor tersebut punya kemampuan dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan maupun perkembangan perekonomian. Jadi, hasil yang diperoleh dapat memberikan benefit bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

4. Memberdayakan SDM asli Indonesia 

Strategi berikutnya yang patut diterapkan adalah pemberdayaan terbaik bagi sumber daya manusia yang berasal dari Indonesia. Caranya dapat dengan memberikan pelatihan yang layak serta sesuai kemampuan tenaga kerja bersangkutan. Pemberian fasilitas serta perlindungan memadai pun dapat mendorong mereka untuk lebih produktif melakukan tugas-tugasnya.

5. Memprioritaskan kebutuhan dalam negeri

Bukan hanya SDM, kebutuhan dalam negeri juga perlu menjadi prioritas para pelaku usaha atau perusahaan pertambangan. Langkah ini dapat menekan ketergantungan negara pada kegiatan impor, terutama untuk komoditas yang sumbernya sangat melimpah di Indonesia. Benefit lainnya adalah untuk mengontrol tahap produksi, pemasaran, sampai penjualan di pasar.

6. Mendongkrak nilai tambah industri

Pada strategi ini, pemerintah bersama perusahaan-perusahaan yang menangani pertambangan dapat merancang langkah-langkah pengembangan. Pastikan metode yang dipakai sudah terintegrasi serta daya saingnya terbilang tinggi. Tujuannya adalah memungkinkan pelaku usaha lokal dapat bersaing dengan perusahaan asal negara lain.

7. Memanfaatkan berbagai teknologi modern

Pemakaian teknologi modern makin urgen di tengah era digital yang kian berkembang. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang mengurus kegiatan pertambangan perlu menggunakannya sesuai kepentingan. Berikan panduan serta pelatihan kepada tenaga kerja supaya mereka dapat mengejar berbagai kemajuan yang memudahkan pekerjaan sekaligus meningkatkan skill mereka.

8. Mendukung program daur ulang

Satu lagi strategi yang dapat pemerintah siapkan adalah membantu program daur ulang. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan serta keberlangsungan cadangan mineral maupun batu bara untuk skala nasional. Untuk itu, para pelaku usaha perlu memperhatikan batasan eksplorasi yang dilakukan di lokasi tambang. Pemberlakukan kebijakan yang tepat pun diharapkan dapat menunjangnya.

Dalam hal ini, Anda yang akan terjun ke industri pertambangan pun perlu mempelajari dasar-dasar hukum yang digunakan. Menyewa advokat Surabaya profesional seperti Pengacara German Panjaitan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl.Embong Malang No. 1-5 Surabaya, Pakuwon Center  floor 23.  Pos 60261, Telp. 081231487845 adalah salah satu cara tepat yang membantu dalam memahami Undang-undang Minerba terbaru beserta penerapannya. 

Info lebih lanjut langsung hubungi Pengacara German Panjaitan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl.Embong Malang No. 1-5 Surabaya, Pakuwon Center  floor 23.  Pos 60261, Telp. 081231487845.